Peraturan dan Regulasi UU No.36 telekomunikasi

Posted: 28 Desember 2011 in Tugas, Tulisan
  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
  2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
  4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
  5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
  6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;
  8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
  9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
  10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
  11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
  12. Penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
  16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
  17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.
Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan  kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan  merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan  hubungan antarbangsa. Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat  dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja  penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan  sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan  regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha  kecil dan menengah.
Sanksi Administratif

Ada dua belas ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat dikenai sanksi  administratif berupa pencabutan izin, yang dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.  Pengenaan sanksi adminsitrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah  dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi. Keduabelas  alasan yang dapat dikenai sanksi administratif itu adalah terhadap:
  1. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa  telekomunikasi yang tidak memberikan kontribusi dalam pelayanan;
  2. penyelenggara telekomunikasi tidak memberikan catatan atau rekaman yang diperlukan pengguna;
  3. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunanya  memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunkasi;
  4. penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum;
  5. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;
  6. penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi  yang tidak membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari  prosesntase pendapatan;
  7. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan keperluan pertahanan  keamanan negara  yang menyambungkan telekomunikasinya ke jaringan penyelenggara  telekomunikasi lainnya;
  8. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang menyambungkan  telekomunikasinya ke penyelenggara telekomunikasi lainnya tetapi tidak digunakan  untuk keperluan penyiaran;
  9. pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak mendapat izin dari Pemerintah;
  10. pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak sesuai dengan  peruntukannya dan yang saling menggaggu.
  11. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak membayar biaya penggunaan frekuensi,  yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi;
  12. Pengguna orbit satelit yang tidak membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.

Implementasi dan Peranserta Masyarakat dalam Menyelenggarakan RUU Telekomunikasi

JAKARTA (Bisnis): Pengamat dan praktisi menilai implementasi UU
No.36/1999 tentang Telekomunikasi sepanjang 2001 masih amburadul dan
belum berjalan optimal. Hinca IP Pandjaitan, pengamat hukum
telekomunikasi dari InterNews, berpendapat implementasi UU
Telekomunikasi pada 2001 praktis belum berjalan.

“Salah satu yang paling penting adalah amanah UU bagi terbentuknya Badan
Regulasi Mandiri yang hingga kini belum dilakukan,” ujarnya kepada
Bisnis kemarin.

Menurut UU Telekomunikasi, kata dia, pembentukan BRM telekomunikasi
diserahkan waktunya kepada Menteri terkait.

“Tetapi tampaknya pemerintah belum berani melepas kewenangan selaku
regulator sebab pemerintah masih memiliki banyak kepentingan, termasuk
untuk memperoleh pendapatan bukan pajak.”

Akibat belum adanya BRM, kata dia, pemerintah masih berperan sebagai
regulator sekaligus pengambil kebijakan, dan kadangkala broker, sehingga
terkesan tidak berwibawa dan memberlakukan standard ganda.

“Misalnya ketika pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai tarif
telepon domestik dan VoIP, begitu mendapat reaksi penolakan dari
masyarakat langsung berubah. Tampak pemerintah tidak berwibawa.”

Masalah lain dalam implementasi UU Telekomunikasi, kata dia, adalah
benturan dengan UU Otonomi Daerah yaitu dalam pembagian kewenangan
telekomunikasi ke daerah, khususnya menyangkut alokasi frekuensi.

Hinca menambahkan pemerintah terlihat gugup dan terlambat dalam
mengantisipasi perkembangan teknologi telekomunikasi. Menurut jadwal, UU
Telekomunikasi yang diterbitkan 8 September 1999 berlaku efektif mulai 8
September 2000, dengan sejumlah ketentuan turunan seperti PP, Kepmen
serta Kepdirjen. Selama 2001, pemerintah telah mengeluarkan dua PP dan
sejumlah Kepmen sebagai implementasi UU Telekomunikasi.

Empat hal

Ketua Asosiasi Telepon Selular Indonesia Rudiantara mengungkapkan
terdapat empat hal dari implementasi UU Telekomunikasi yang belum
dilaksanakan pemerintah yaitu kebijakan tarif, interkoneksi, universal
service obligation, serta lembaga peran serta masyarakat.

Dalam masalah tarif, kata Rudi, UU menyatakan bahwa pemerintah bertugas
menentukan formula tarif sedangkan besarannya ditentukan operator
melalui mekanisme pasar. “Hal ini sudah setengah berjalan untuk selular
khususnya kartu prabayar. Tetapi belum sepenuhnya, karena pemerintah
masih mengatur tarif airtime.”

Sedangkan mengenai interkoneksi, lanjut dia, pemerintah mewajibkan
operator untuk ber-interkoneksi namun ketentuan rinci mengenai hal
tersebut belum disesuaikan dengan UU Telekomunikasi.

“Salah satu ketentuan yang juga ditunggu para penyelenggara
telekomunikasi adalah ketentuan pelaksanaan kewajiban layanan universal
atau universal service obligation (USO).”

Menurut Rudi, salah satu isu yang paling sensitif dalam implementasi UU
Telekomunikasi adalah pembentukan lembaga peran serta masyarakat yang
oleh banyak kalangan disebut Badan Regulasi Mandiri.

“Ini hal sensitif karena seolah-olah BRM akan menggantikan peran Ditjen
Postel. Bagi saya, bukan bentuk lembaganya yang penting tetapi
substansinya dalam penciptaan tatanan telekomunikasi yang adil,”
ujarnya.

Jika tidak ada lembaga regulator yang dapat menjaga tingkat persaingan
dan perlakuan sama, kata dia, maka incumbent operator akan selalu
menjadi pemain dominan. Sementara pengamat Internet Onno W. Purbo
mengatakan pemerintah dalam melakukan pengaturan telekomunikasi tampak
berpikir jangka pendek dan belum transparan.

“Contohnya, lisensi untuk selular 1800 Giga Hertz saat ini sudah habis
sehingga operator asing tidak akan bisa masuk dengan lisensi sendiri,”
ujarnya kepada Bisnis secara terpisah.

Onno berpendapat salah satu semangat terpenting UU Telekomunikasi yang
belum dijalankan pemerintah adalah membuka persaingan operator secara
terbuka.(swi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s